Pencaplokan Lahan Rakyat Harus Dituntaskan Secara Menyeluruh
Yogyakarta – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengingatkan bahwa negara saat ini berada dalam ancaman penjarahan besar-besaran oleh oligarki dan para pengkhianat bangsa. Ia menegaskan bahwa kasus pencaplokan lahan rakyat harus dituntaskan, termasuk mencopot pejabat tinggi negara yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
Hal ini disampaikan Mahfud saat menghadiri acara pengukuhan Guru Besar Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (5/2).
Mahfud menyoroti bahwa pemerintah harus bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus perampasan tanah dan laut yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan. Menurutnya, keterlibatan pejabat negara dalam kebijakan yang merugikan rakyat harus diusut hingga tuntas.
“Harus ada langkah tegas, termasuk mencopot pejabat yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, baik itu menteri, dirjen, hingga kepala kantor wilayah,” ujar Mahfud.
Ia juga memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka negara akan kehilangan kekayaan alamnya, sekaligus menggerus idealisme yang seharusnya menjadi landasan dalam mengelola sumber daya nasional.
Mahfud mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersikap kritis terhadap praktik-praktik pencaplokan lahan oleh oligarki dan menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih.
Negara Harus Bertindak Tegas
Ancaman penjarahan tanah oleh oligarki bukanlah isu baru, tetapi Mahfud menegaskan bahwa situasi saat ini semakin mengkhawatirkan. Tanpa langkah tegas, aset negara dapat dikuasai oleh segelintir pihak yang memiliki kepentingan pribadi.
Pemerintah diharapkan segera mengambil tindakan konkret untuk mengusut kasus ini, memberantas mafia tanah, serta memastikan rakyat tidak kehilangan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam.
Team E-channel
