Echannel.co.id | Semarang
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (15/4). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Luthfi menyampaikan rencana pemerintah provinsi untuk menyiapkan role model pendampingan dan pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat kabupaten/kota.
Gubernur mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyusun model pendampingan yang komprehensif. “Kami ingin ada keselarasan sejak proses rekrutmen hingga pemberangkatan PMI ke luar negeri. Pendampingan dan pelatihan menjadi kunci agar mereka siap secara skill maupun mental,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun 2024, jumlah PMI asal Jawa Tengah mencapai 66.611 orang, menjadikan provinsi ini penyumbang tenaga kerja migran terbesar kedua setelah Jawa Timur. Sementara pada tahun 2025, hingga bulan Maret, tercatat sebanyak 14.361 orang telah diberangkatkan. Sembilan kabupaten menjadi kantong terbesar PMI, yaitu Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan Sukoharjo.
“Para PMI ini tidak hanya menjadi pahlawan devisa, tapi juga kami harapkan bisa membawa pulang ilmu dan pengalaman yang bisa dibagikan di daerah asal,” tambah Luthfi.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengapresiasi langkah Pemprov Jateng dan mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai perlindungan PMI. Kunjungannya ke Semarang dilakukan dalam rangka koordinasi penempatan tenaga kerja Indonesia, terutama yang memiliki keterampilan menengah ke atas (medium skill).
“Kami berharap dengan peningkatan jumlah PMI yang diberangkatkan, akan ada efek berganda atau multiplier effect yang dirasakan, baik secara ekonomi maupun sosial,” jelas Karding.
Ia juga menekankan pentingnya pengiriman PMI secara legal dan prosedural. “Hampir 95 persen PMI masih berangkat secara non-prosedural, terutama ke negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, dan Thailand. Ini menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani melalui edukasi dan regulasi yang tepat,” tegasnya.
Reporter: Yovi Nugroho
