Defisit APBN 2025 Tembus Rp104 Triliun, Jakarta, EChannel.co.id – Pemerintah mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Maret 2025. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp250 triliun dalam kurun waktu tiga bulan pertama tahun ini.
Sebagian besar pembiayaan berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto yang mencapai Rp282,6 triliun, atau 44% dari target tahunan. Sementara itu, saldo pinjaman neto tercatat minus Rp12,3 triliun, menunjukkan pelunasan yang lebih tinggi dibanding penarikan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi frontloading yang dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global, termasuk perang tarif dagang yang kembali memanas. Dalam Sarasehan Ekonomi bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN memainkan peran penting sebagai shock absorber dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
“APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi, terutama dari sisi makro, dan sangat diandalkan saat menghadapi shock atau guncangan,” ujar Sri Mulyani dalam acara yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Selasa (8/4/2025).
Sri Mulyani menambahkan, berbagai subsidi seperti BBM, LPG 3 kg, dan listrik mengalami peningkatan volume, yang mencerminkan komitmen APBN dalam melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi.
“Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mendapatkan perlindungan,” jelasnya.
Selain itu, hingga akhir Maret 2025, kinerja penerimaan pajak menunjukkan rebound positif sebesar 9,1%, sementara belanja pemerintah tetap on track sesuai perencanaan. Defisit APBN pun masih dalam batas aman sesuai dengan desain dalam UU No. 62 Tahun 2024, yakni sebesar 2,53% terhadap PDB.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa APBN akan terus menjadi instrumen utama untuk membiayai program-program pemerintahan Presiden Prabowo, dan akan dikelola secara profesional serta akuntabel demi menjaga kepercayaan investor dan stabilitas fiskal jangka panjang.
Acara Sarasehan Ekonomi ini menjadi forum penting antara Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, dan pelaku ekonomi nasional dalam merumuskan langkah strategis memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus bergerak.
Dengan situasi geopolitik dan perdagangan dunia yang belum stabil, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola APBN secara prudent, transparan, dan berkelanjutan guna menjaga daya tahan ekonomi nasional
Tim | eChannel.co.id | Jakarta
