Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per 28 Februari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan angka tersebut dalam laporan keuangan negara terbaru.
Menanggapi kondisi ini, pegiat media sosial Nicho Silalahi mengkritik pemerintah terkait transparansi pengelolaan anggaran. Ia mempertanyakan ke mana aliran dana hasil pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Selain itu, Nicho juga menyoroti kebijakan utang pemerintah dan mendesak audit menyeluruh terhadap keuangan negara.
“Ketika SPG World Bank dan IMF memberikan sinyal agar segera berhutang kembali pada lintah darat,” ujar Nicho di akun X @Nicho_Silalahi, Sabtu (15/3/2025).
Sebelumnya, pada November 2024, defisit APBN mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37 persen dari PDB. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024, yaitu Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa defisit APBN per Februari 2025 menunjukkan perlunya reformasi fiskal. Ia menekankan pentingnya pemerintah menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan dan merekomendasikan audit independen terhadap sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, serta diversifikasi sumber pendapatan negara.
Dengan meningkatnya defisit APBN, masyarakat dan para pakar kini menyoroti langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Tim Echannel TV | Jakarta
