Pekalongan E Channel.co.id – Enam desa di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga kini masih terdampak Banjir Air Laut Pasang (rob). Sejumlah desa tersebut meliputi Desa Sambirejo, Sepacar, Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo dan Jeruk Sari.
Sudah sepekan ini sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan dilanda banjir rob, banjir terjadi di Kecamatan Siwalan, Wonokerto dan Tirto. Banjir menerjang pemukiman warga, fasilitas umum dan akses jalan.
Kondisi memprihatinkan menimpa Enam desa di Kecamatan Tirto, Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, H Munir, Rabu (28/5/2025). Sikapi kondisi tersebut pihaknya sudah mengupayakan penanganan kepada Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk penanganan sejumlah wilayah yang terdampak banjir rob di Kota Santri. Yakni di Kecamatan Siwalan, Wonokerto dan Tirto,” terangnya.
Ditambahkan Munir, Pemerintah telah berkoordinasi dengan pusat akan mengupayakan normalisasi sejumlah sungai, pembangunan pompa dan pembebasan tanah musnah dan bendungan gerak.
Dikesempatan yang sama, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, H Sumer rosul menambahkan, Saat ini pemerintah tengah melakukan proses pembebasan tanah tergenang warga dengan anggaran mencapai Rp700 miliar tahun 2025. Untuk wilayah lain seperti di Kecamatan Siwalan, terdapat 4 desa yang tergenang banjir rob diantaranya desa, Depok, Blacanan, Yosorejo dan Sipait.
“Untuk wilayah kecamatan Wonokerto sudah tertangani 80 persen terbebas dari rob, Untuk Kecamatan Siwalan akan ada penanganan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah, sudah mulai dengan peninggian Jalan yang saat ini sudah berjalan,” terangnya.
Ditambahkan Sumar Rosul, Ada pembangunan rumah pompa dengan anggaran Rp3 Miliar untuk mengatasi banjir rob diwilayah Kecamatan Siwalan, Total anggaran yang sudah di usulkan kepada pemerintah pusat sebesar Rp190 Miliar. Pihaknya terus mengawal agar penanganan banjir rob di Kabupaten Pekalongan ini cepat tertangani, tentu melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Kermit Slater
