Semarang – Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (UNDIP) kembali menunjukkan perannya sebagai institusi akademik strategis dalam merumuskan arah pembangunan nasional. Hal ini tercermin dari kepercayaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia kepada FEB UNDIP sebagai tuan rumah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Komite IV DPD RI, Kamis (17/4/2025).
FGD tersebut digelar di Ruang Sidang Dekanat FEB UNDIP dan menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Rektor UNDIP: Kampus Siap Ambil Peran Strategis dalam Pembangunan
Rektor UNDIP, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPD RI kepada kampusnya. Ia menegaskan komitmen UNDIP untuk aktif mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif.
“Kami percaya, pembangunan yang berkeadilan hanya dapat tercapai melalui kerja sama pentahelix—antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. UNDIP berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi,” ujar Prof. Suharnomo.
Ia juga memaparkan berbagai kontribusi nyata kampus, mulai dari pemberian beasiswa penuh kepada ribuan mahasiswa penerima KIP-K, hingga pembangunan fasilitas air bersih berbasis teknologi desalinasi dan energi terbarukan di wilayah pesisir Jawa Tengah seperti Pekalongan, Jepara, Demak, dan Blora.
Teknologi dan Riset UNDIP Dukung Ketahanan Ekonomi Daerah
UNDIP juga memanfaatkan inovasi teknologi seperti d’ozone—pengawet hasil pertanian—yang telah diterapkan di 12 lokasi untuk memperpanjang daya simpan cabai. Program ini terbukti membantu petani mengurangi kerugian dan meningkatkan pendapatan.
“UNDIP ingin selaras dengan DPD RI dalam mendorong kebijakan fiskal dan pembangunan yang inklusif, berbasis riset, dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Suharnomo.
DPD RI: FGD Jadi Wadah Aspirasi Daerah untuk RAPBN 2026
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyampaikan bahwa FGD ini menjadi sarana penting dalam menyerap aspirasi daerah dan masukan akademisi untuk mendukung proses penyusunan RAPBN yang inklusif.
Sementara Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Mawardi, menjelaskan bahwa FGD serupa juga digelar secara paralel di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Pemilihan FEB UNDIP sebagai lokasi diskusi tidak terlepas dari reputasinya sebagai salah satu fakultas ekonomi terbaik nasional.
“Masukan dari kampus akan menjadi fondasi dalam merancang kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi daerah. DPD RI ingin kebijakan pusat benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan,” jelas Mawardi.
Paparan Akademisi dan Pemerintah Daerah Lengkapi Diskusi Strategis
Kegiatan FGD ini turut menghadirkan paparan dari dua guru besar FEB UNDIP, Prof. F.X. Sugiyanto dan Prof. Nugroho S.B. Maria. Hadir pula Kepala Bappeda Jawa Tengah, Heru Susilo, M.T., serta akademisi UNDIP, Mohamad Egi Destiarsono, M.S.E., yang memandu jalannya diskusi.
Topik yang dibahas mencakup parameter ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta arah kebijakan subsidi dan belanja negara.
Kampus Sebagai Pusat Gagasan dan Solusi Bangsa
Melalui FGD ini, FEB UNDIP kembali menegaskan perannya sebagai thought leader dalam isu kebijakan ekonomi dan sosial. Kegiatan ini juga memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai laboratorium gagasan yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.***
Yovita Nugroho
