Jakarta, 26 Februari 2025 – Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil), Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho, resmi melantik Kolonel Chk Askari, S.H., sebagai Kepala Subdirektorat Koordinasi Penuntutan pada Direktorat Penuntutan JAM-Pidmil. Pelantikan berlangsung di Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung, menggantikan Kolonel Chk Edy Purwanto, S.H., M.H., yang kini menjabat sebagai Asisten Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho menyampaikan apresiasi atas pengabdian Kolonel Edy Purwanto yang telah berkontribusi dalam membawa kemajuan bagi organisasi. Beliau juga menegaskan pentingnya peran Kepala Subdirektorat Koordinasi Penuntutan dalam upaya penegakan hukum, terutama dalam menangani perkara koneksitas antara sipil dan militer. Saat ini, JAM-Pidmil tengah menangani dua perkara koneksitas yang telah memasuki tahap persidangan, yaitu dugaan tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2019–2020 dan kasus korupsi penyaluran kredit BRIguna di Bekang Kostrad Cibinong periode 2016–2023. Dalam kasus kedua, seorang purnawirawan TNI AD, Pelda (Purn) Dwi Singgih Hartono, didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp57,05 miliar dengan modus pemalsuan data calon debitur untuk pengajuan kredit fiktik
JAM-Pidmil menegaskan bahwa mutasi dan promosi dalam institusi bukan hanya pergantian posisi semata, tetapi juga merupakan upaya penyegaran ide dan semangat baru untuk memperkuat tim serta mempercepat pencapaian tujuan organisasi. “Tugas yang diemban oleh pejabat yang baru dilantik sangat vital dalam memastikan keadilan dan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021. Oleh karena itu, integritas, kecermatan, dan dedikasi dalam menangani perkara koneksitas menjadi kunci utama keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tersebut,” ujar Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Direktorat Penuntutan JAM-Pidmil dalam menangani perkara-perkara yang membutuhkan koordinasi erat antara institusi militer dan sipil, guna memastikan hukum ditegakkan dengan adil dan transparan.
Echannel TV | Jakarta
