Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan soal koperasi desa dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Jakarta, 8 Maret 2025 – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas strategi percepatan sosialisasi dan implementasi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Presiden Prabowo, Kopdes Merah Putih akan menjadi solusi konkret dalam menekan biaya hidup masyarakat pedesaan dengan memotong rantai distribusi barang kebutuhan pokok. “Kami ingin memastikan bahwa harga sembako, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya bisa lebih terjangkau di desa. Koperasi ini juga akan menjadi pusat ekonomi yang dikelola oleh masyarakat setempat,” ujar Prabowo.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie menambahkan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 hingga 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. “Setiap koperasi akan memiliki unit usaha seperti toko sembako, apotek, gudang penyimpanan, simpan pinjam, hingga klinik desa. Kami ingin masyarakat desa memiliki akses ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan,” jelasnya.

Di Koperasi Desa Merah Putih nanti ada enam outlet: gudang, cold storage, kantor koperasi, apotek desa, klinik desa, dan unit simpan pinjam desa. Skemanya masih dihitung karena kondisi setiap desa berbeda. Ada desa pertanian, desa perikanan, dan desa yang sudah berkembang menjadi semi-perkotaan,” ujar Budi Arie dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/3/2025).

Pendanaan koperasi ini akan melibatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) serta optimalisasi dana desa. Setiap desa diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 3 hingga 5 miliar untuk membangun dan mengembangkan koperasi.

Selain meningkatkan kesejahteraan, Kopdes Merah Putih juga bertujuan melindungi masyarakat desa dari rentenir dan pinjaman online ilegal yang sering menjerat mereka dalam lingkaran utang berkepanjangan. “Dengan adanya koperasi desa, masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah dan sistem yang lebih adil,” tegas Menteri Tito Karnavian.

Pemerintah berharap program ini dapat segera terealisasi guna mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis gotong royong.

Team Echannel TV | Jakarta