Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan 60 ekonom untuk membahas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkini. Pertemuan ini bertujuan mendapatkan masukan serta pandangan para ahli terkait situasi fiskal Indonesia di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Defisit APBN dan Penurunan Penerimaan Negara
Data terbaru menunjukkan bahwa per 28 Februari 2025, defisit APBN mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun, mengalami penurunan 20,85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak juga mengalami kontraksi sebesar 30,19%, turun menjadi Rp187,8 triliun.
Sebelumnya, pada periode Januari hingga November 2024, defisit anggaran telah mencapai Rp401,8 triliun atau 1,81% dari PDB. Meskipun total pendapatan negara meningkat 1,3% menjadi Rp2.492,7 triliun, belanja negara melonjak 15,3% hingga Rp2.894,5 triliun. Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran untuk tahun 2024 akan mencapai 2,7% dari PDB.
APBN sebagai Instrumen Stabilitas Ekonomi
Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menekankan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Menurutnya, anggaran negara harus menjadi solusi atas berbagai persoalan nasional, bukan justru menjadi sumber masalah baru.
Ekonom yang hadir dalam diskusi ini menyoroti perlunya reformasi fiskal untuk memastikan keberlanjutan keuangan negara. Dengan tren penurunan penerimaan negara dan meningkatnya belanja, kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan inovatif menjadi semakin penting.
Komitmen Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal
Melalui pertemuan ini, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memantau dan menyesuaikan kebijakan fiskal guna menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025. Evaluasi berkelanjutan terhadap pendapatan dan belanja negara akan terus dilakukan agar APBN dapat tetap efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Tim Echannel TV | Jakarta | Editor : Heru W
